JAKARTA (Waspada): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kepala daerah yang mampu menjaga angka inflasi di bawah rata-rata nasional. Saat ini rata-rata infalasi tingkat nasional sebesar 4 persen.
“Dari data yang ada, untuk daerah di bawah nasional (inflasi nasional 4%), kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Prov. Kep. Bangka Belitung dengan posisi 2,41% inflasi, yang artinya sangat terkendali,”ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (12/6/2023).
Kemudian untuk tingkat kota, yaitu kota Tanjungpinang 2,3% dan tingkat kabupaten adalah kabupaten Indragiri Hilir 2,51%.
Kemudian, kata Mendagri Tito terdapat beberapa daerah yang memerlukan atensi karena angka inflasinya di atas (angka) nasional. Pemerintah pusat berupaya membantu menurunkan angka inflasi di daerah-daerah ini,
“Beberapa daerah yang angka inflasinya berada di atas rerata nasional. Untuk tingkat provinsi, Maluku jadi salah satu yang tertinggi dengan angka inflasi sebesar 5,06 persen. Sementara, untuk tingkat kota dan kabupaten, terdapat Ternate dan Sumenep dengan angka inflasi masing-masing 5,71 persen dan 5,44 persen,” katanya.
Selain itu, Mendagri Tito juga menyampaikan untuk mewaspadai kemungkinan kekeringan terutama pada daerah-daerah dengan potensi kekeringan dan rawan pangan. Yakni, membantu memperkuat jaringan irigasi di daerah-daerah, menyiapkan suplai air yang cukup dari sumber-sumber air, serta modifikasi cuaca di daerah dengan potensi kekeringan.
Daerah yang rawan kekeringan dan rawan pangan menurut Mendagri, akan menyebabkan produksi menurun, sehingga perlu kerjasama dengan dinas-dinas pertanian di daerah. Dalam hal ini juga dibantu oleh TNI dengan berkoordinasi dengan TNI AD, AL, dan AU.
Kemudian, ada beberapa komoditas harga barang jasa yang relatif terjaga, tapi juga ada komoditas yang perlu mendapatkan perhatian. Misalnya telur ayam, daging ayam ras, jagung diimbau untuk jangan naik terlalu tinggi, agar tidak memberatkan masyarakat dan konsumen.
“Tolong dimonitor daerah masing-masing, dan distabilkan jika harga naik terlalu tinggi. Termasuk antisipsi jelang Hari Raya Idul Adha, persediaan hewan qurban karena demand akan naik,” tuturnya.
Sebagai negara produsen, Mendagri menoleransi kenaikan harga pada berbagai komoditas yang menyebabkan inflasi. Sebab, hal ini dapat menjaga kesejahteraan petani dan peternak.
Meski demikian, Mendagri mewaspadai potensi kenaikan harga komoditas itu yang terlalu tinggi dan berlangsung terus-menerus.
“Kalau kenaikan harganya masih dapat ditoleransi, mungkin pemerintah masih bisa kendalikan. Intinya, kami tidak ingin memberatkan masyarakat,” ucapnya..
Dari bulan Juli 2022 hingga Mei 2023, lanjut Mendagri, laju inflasi di Indonesia terus terkendali. Meski sempat berada di angka 6 persen, laju inflasi berhasil menurun secara bertahap.
Tito menuturkan, saat ini, angka inflasi mencapai 4 persen. Angka ini merupakan yang terendah sejak Juli 2022. Menurutnya, capaian ini diraih berkat kerja keras bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait.
“Fakta tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Kuncinya, kami harus konsisten dan jangan bosan,” kata Mendagri.
Meski laju inflasi dalam negeri terus menurun hingga 4 persen, Mendagri mengingatkan agar semua pihak terkait tidak cepat berpuas diri. Sebab, angka tersebut masih belum mencapai target, yakni sekitar 3 persen.
“Kami terus berusaha supaya angkanya harus turun sekali lagi dan secara bertahap,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga mengungkapkan kondisi perekonomian di sejumlah negara yang patut diwaspadai. Pasalnya, beberapa negara di Eropa tengah mengalami resesi.
Kondisi itu, Kata Mendagri, membuat pertumbuhan ekonomi melemah. Akibatnya, daya beli masyarakat berkurang dan berdampak terhadap tingkat produksi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena bisa berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
“Kawasan Eropa dipenuhi negara yang berpengaruh, baik secara regional maupun internasional. Akibatnya, krisis yang terjadi di sana dapat berpengaruh terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Meski demikian, Indonesia tetap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 5,3 persen,” pungkasnya.(J02)
