Kasus sejarah Andrew Jackson hanya sedikit dari banyak kasus Pemilu yang menggambarkan perjuangan, identitas dan keinginan akan kualitas Pemilu dan kemudian berharap menjadi budaya yang terjadi dalam arus gelombang demokrasi dimana rakyat yang berkuasa
Setiap Pemilu dilaksanakan—dimana pun itu selalu muncul kekhawatiran: apakah Pemilu yang dilaksanakan itu berkualitas? atau bahkan sebaliknya hanya menjadi ladang permainan rezim otoriter electoral yang mempraktikkan otoritarianisme di belakang fasad institusional demokrasi perwakilan?
Dalam rezim otoriter elektoral, pemerintah menerapkan strategi manipulatif yang luas untuk terus memenangkan Pemilu. Mereka melarang partai, menuntut calon, melecehkan wartawan, mengintimidasi pemilih, memalsukan hasil pemilu, dan seterusnya. Tujuan terdekat mereka adalah untuk menahan ketidakpastian hasil pemilihan. Tujuan akhir mereka untuk mencegah ketidakpastian perubahan rezim (Andreas Schedler, 2013)
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu kita tidak cukup menjawab secara normative tetapi lebih dari itu untuk menjelaskannya dengan pengalaman sejarah yang kuat. Oleh karena itu saya akan jelaskan bagaimana kita memahami Sejarah Pemilu.
Pemilu Berkualitas & Asal Usul Pemilu
Patung Andrew Jackson masih berdiri di kota New Orleans, tidak tersentuh oleh bencana badai tahun 2005. Di alun-alun kota yang dinamai menurut namanya, dia duduk mengangkang seekor kuda yang telah naik ke posisi yang tidak mungkin secara anatomis dan melambaikan topinya dalam kemenangan atas sesuatu atau seseorang—mungkin Inggris, atau India.
Sebuah replika patung menghadap Gedung Putih di Washington, dan yang lain dapat dilihat di ibukota negara bagian di Nashville, Tennessee. “Jackson” dan “Jacksonville” menyaingi “Washington” sebagai nama tempat untuk kota dan kabupaten di Amerika Serikat.
Tentu menjadi pertanyaan kita mengapa patung Andrew Jakcson didirikan dan namanya disematkan di banyak negara bagian Amerika Serikat? Jawabannya ini terkait dengan pemilu. Pemilu yang bersejarah dalam proses demokrasi electoral di Amerika Serikat.
Kemenangan Andrew Jackson tahun 1828 atas John Quincy Adams tidak membawa perang saudara, juga tidak menandai perubahan radikal dalam struktur pemerintah Amerika, atau reinterpretasi dramatis dari konstitusi.
Meski demikian, para sejarawan dan lainnya telah lama memuji Pemilu presiden tahun 1828 sebagai “batas air” peristiwa dalam sejarah politik Amerika, meskipun tidak selalu untuk alasan yang sama.
Bagi sebagian orang, Pemilu 1828 ini adalah Pemilu pertama yang benar-benar “demokratis”, pemilih yang memenuhi syarat berpartisipasi ke tingkat yang tidak terlihat sebelumnya. Sebuah tonggak dari budaya Pemilu yang demokratis. Mengapa saya sebut Pemilu 1828 sebagai tonggak budaya Pemilu yang demokratis? Tentu saja saya akan beri analisisnya.
Pemilu presiden tahun 1828 menghasilkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya kalangan pemilih. Persentase pemilih yang memenuhi syarat yang memberikan suaranya melonjak dari 27 persen pada tahun 1824 menjadi 57 persen pada tahun 1828.
Partai politik massa dimulai dengan Pemilu tahun 1828 dalam narasi yang menarik tentang kontes antara Andrew Jackson dan John Quincy Adams. Banyak fitur kampanye presiden modern pertama kali muncul pada tahun 1828:
Demonstrasi besar yang terorganisir, terkoordinasi upaya media, penggalangan dana, penelitian oposisi, iklan negatif, jajak pendapat, slogan dan tombol dan perlengkapan kampanye lainnya, dan penciptaan kultus kepribadian untuk mempromosikan pencalonan Jackson.
Pemilu presiden lainnya juga terbukti menjadi momen penting dalam sejarah Amerika: 1800, ketika petahana yang kalah menyerah secara damai kekuatan untuk pemenang; 1860, ketika yang kalah menolak untuk menyerah dan memicu perang yang berakhir dengan memberi Amerika kesempatan hidup baru dan kelahiran baru kebebasan; 1932, ketika hubungan antara pemerintah dan tatanan sosial ekonomi selamanya berubah; dan mungkin 2008, ketika penghalang ras yang telah membagi Amerika selama berabad-abad telah dilanggar (Lynn Hudson Parsons, 2009).
Kasus sejarah Andrew Jackson di atas, hanya sedikit dari banyak kasus Pemilu yang menggambarkan perjuangan, identitas dan keinginan akan kualitas Pemilu dan kemudian berharap menjadi budaya yang terjadi dalam arus gelombang demokrasi dimana rakyat yang berkuasa. Kita hidup di era demokrasi dalam arti yang lebih luas.
Dari akar Yunaninya, “demokrasi” berarti “pemerintahan rakyat” (Fareed Zakaria, 2007). Dan di mana-mana kita menyaksikan pergeseran kekuasaan ke bawah. Tidak ada kekuasaan yang tetap. Akan tetapi tidak ada kekuasaan yang tidak diperjuangkan; perlu strategi, dukungan dan kemauan yang kuat untuk meraihnya.
Demokrasi tidak ditujukan untuk satu orang atau kekuatan politik tertentu. Ia hadir, tumbuh dan berkembang untuk semua orang dan kemudian dipromosikan di berbagai wilayah—walaupun awalnya berasal dari Yunani. Kenyataan ini membawa kita pada diskursus Pemilu terutama terkait dengan asal-usulnya.
Benar bahwa diskursus Pemilu telah mengambil banyak waktu kita dalam memahami politik. Kita paham bahwa tidak ada subjek yang lebih sentral dalam studi ilmu politik selain Pemilu. Di seluruh dunia, Pemilu adalah titik fokus bagi warga, media, dan politisi jauh sebelum—dan kadang-kadang jauh setelahnya—hal itu terjadi.
Memang, seperti yang telah lama diketahui oleh para sarjana, sistem pemilu—aturan yang menentukan bagaimana preferensi pemilih diterjemahkan ke dalam pemilihan hasil-sangat membentuk hasil politik yang penting, termasuk sistem partai, keragaman pejabat publik, dan pilihan kebijakan (Erik S. Herron, Robert J. Pekkanen dan Matthew S. Shugart, 2008; Michael Gallagher dan Paul Mitchell, 2005) .
Namun demikian, kita sedikit memahami bahwa asal-usul Pemilu erat kaitannya dengan sejarah proses dan praktek demokrasi. Literatur mengenai demokrasi, memberikan kseimpulan kepada kita bahwa demokrasi ditemukan oleh orang Yunani, tetapi mereka mengembangkan demokrasi langsung.
Sebaliknya, demokrasi perwakilan modern berasal dari Revolusi Amerika dan Prancis. Dalam demokrasi modern, warga negara membuat undang-undang melalui perwakilan yang mereka pilih.
Pemilu adalah satu-satunya cara untuk melegitimasi otoritas, menunjuk pejabat publik, dan meminta pertanggungjawaban mereka. Sistem Pemilu disebut-sebut sebagai sistem konstitusional yang paling kuat yang ada senjata yang kuat untuk menciptakan akomodasi antara kelompok yang berbeda di masyarakat yang terpecah-pecah etnis.
Dari tahun 1789 hingga 1799, Prancis mengalami penerapan yang sangat luas dari prinsip Pemilu. Kecuali raja, dan hanya sampai tahun 1792, hampir setiap jabatan publik diisi lewat Pemilu.
Antara 1790 dan 1799, tidak kurang dari 20 Pemilu diadakan di tingkat lokal atau nasional untuk mengisi jabatan yang kosong atau untuk menyetujui tiga plebisit konstitusional. Diperkirakan 1,2 juta jabatan publik elektif diciptakan pada tahun 1790.
Sekitar 4,3 juta laki-laki dewasa diberi hak pilih pada tahun 1791 dan mungkin 6 juta pada tahun 1793. Dengan sekitar 28 juta penduduk, Prancis mengerdilkan Amerika Serikat, satu-satunya negara lain yang telah memperpanjang hak pilih pada saat itu. Belum pernah ada begitu banyak warga yang berpartisipasi dalam Pemilu (Melvin Edelstein, 2014).
Meskipun revolusi berperan penting dalam perkembangan elektoral demokrasi, hingga baru-baru ini, para sejarawan mengabaikan Pemilu dalam akun mereka tentang sejarah politiknya. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi dan bagaimana hal itu berubah, perlu untuk memberikan survei ilmiah tentang revolusioner Pemilu dari abad kesembilan belas hingga akhir abad terakhir.
Betapa pun, Sejarawan Revolusi abad ke 19 mengabaikan pemilu. Namun, munculnya Republik Ketiga adalah titik balik. Karena Pemilu merupakan ciri menonjol dari rezim demokrasi, para sejarawan menjadi sadar akan relevansinya selama Revolusi.
Centennial of the Revolution pada tahun 1889 memberikan stimulus tambahan untuk minat baru dalam acara pendiri itu. Periode antara Centennial dan Perang Dunia I sangat penting untuk publikasi koleksi dokumen tentang pertemuan Estates General, Pemilu Paris, dan kamus para deputi untuk Majelis Legislatif dan Konvensi Nasional.
Selanjutnya, proses perluasan pemilih sama sekali tidak bertahap, juga tidak mengikuti pola yang sama di semua negara. Prancis, di mana hak pilih universal diadopsi pertama kali pada tahun 1792 dan kemudian pada tahun 1848, mengalami ‘deuxieme naissance du suffrage universeI’ pada tahun 1870-1877 setelah frustrasi Republik Kedua.
Sementara di Spanyol perluasan Pemilu adalah bukan hasil dari tekanan apapun dari bawah, pemberian hak-hak keributan universal di Belgia didahului oleh mobilisasi rakyat yang mendukung reformasi pemilu, terutama demonstrasi massa 10 Agustus 1890 dan pemogokan umum 14 April 1913.
Penulis adalah Dosen Ilmu Politik Fisip USU.