Oleh Tabrani Yunis
Mungkin tidak banyak orang Aceh atau orang di Aceh yang tahu atau kenal dengan TKPPA. Apalagi kalau hanya singkatan begini, karena singkatan bisa diperpanjang dengan berbagai macam ragam kepanjagannya. Bisa jadi, TKPPA memang tidak popular, seperti berbagai macam team bentukan Pemerintah Aceh lainnya . Bahkan, bila kita gunakan kepanjangan yang sesungguhnya yakni, Team Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh”, pun belum tentu juga difahami oleh masyarakat kita, apalagi oleh masyarakat awam? Bisa jadi memang masih sangat asing di kepala kita, masyarakat Aceh.
Sangking begitu asingnya, team ini bagai team rahasia yang menjalankan tugas rahasia. Tidak banyak yang muncul ke permukaan. Tidak banyak pemberitaan di media, sebagaimana team-team bentukan pemerintah lainnya. Padahal, team ini adalah team yang menjalankan visi dan misi yang sangat penting dalam proses pembangunan pendidikan Aceh yang perlu diketahui dan bahkan dikawal oleh masyarakat Aceh. Namun, bila kita telusuri, seperti disebutkan di atas. Apakah ini yang dikatakan dengan team yang gagal fungsi dan tak bermanfaat? Bagaimana kita menjawabnya?
Ya, sebenarnya, masyarakat Aceh perlu tahu atau ikut terus mengawal team ini, karena team ini memiliki fungsi dan peran penting serta strategis dalam upaya pembangunan sumber Daya manusia Aceh. Betapa tidak, team ini sesungguhnya dibentuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan penting dan sangat keren dalam membangun pendidikan Aceh yang berkualitas dan bermartabat. Artinya, ada fungsi, tanggungjawab dan peran penting yang diemban oleh team ini untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh dalam membangun pendidikan Aceh yang berkualitas dan bermartabat.
Bukan hanya itu, tetapi sejalan dengan harapan dan impian masyarakat Aceh sangat mendambakan hadirnya Pembangunan pendidikan Aceh yang berkualitas dan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Aceh yang Cerdas dan bermartabat itu, yang hingga kini, masih belum ada signal yang mengarah pada kondisi yang ideal, eksistensi TKPPA sesungguhnya bisa pula membantu meluruskan arah atau kiblat pendidikan Aceh yang selama ini masih absurd itu. Keberadaan TKPPA diharapkan menjalankan tugas, fungsi dan peran aktifnya untuk pembangunan pendidikan Aceh.
Oleh sebab itu, TKPPA yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 420.05/15/2010, sebagaimana telah diubah dengan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 420.05/689/2012, merupakan inisiasi bersama dari Majalis Pendidikan Daerah Aceh ( kini MPA), Dinas Pendidikan Aceh dan Kementrian Agama Provinsi Aceh yang difasilitasi oleh program SEDIA -AusAids, memiliki fungsi yang cukup bagus, sesuai dengan namanya team koordinasi. Ya sebagai Koordinator Pembangunan Pendidikan Aceh yang memiliki tugas mulia bagi Pembangunan pendidikan Aceh.
Nah, di sini posisi TKPPA semakin penting dan strategis mengingat nasib pendidikan Aceh sejak awal Merdeka, hingga kini masih terus diselimuti dan digerogoti oleh berbagai masalah yang sangat memprihatinkan. Silakan baca sejarah pendidikan Aceh dari berbagai sumber atau resources, kita akan menemukan bagaimana nasib dunia pendidikan di daerah Aceh selama puluhan tahun.
Ya, cobalah amati kondisi real pendidikan Aceh sepanjang sejarah konflik Aceh yang berlangsung lebih dan kurang selama 30 tahun, telah menghancurkan dunia pendidikan Aceh secara fisik dan nirfisik. Sarana dan prasarana sekolah atau pendidikan yang terganggu, banyak sekolah yang dibakar, guru yang eksodus, dan bahkan mengalami penyiksaan dan meninggal. Semua itu telah memperburuk dan memurukan dunia pendidikan Aceh jauh ke landasan paling bawah. Kehancuran yang sebenarnya suliat untuk dibangun kembali. Semua pihak merasa prihatin dengan kondisi saat itu. Ya, membutuhkan energi yang besar dalam waktu pasti sangat lama serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bukan hanya konflik panjang yang menderà pembangunan pendidikan Aceh, ketika konflik politik yang full of violence dan terus membuat dunia pendidikan terus mengalami kehancuran, bencana tsunami dahsyat pun datang meluluhlantakan Aceh dan sektor pendidikan ikut hancur dan membuat nasib Pembangunan pendidikan Aceh semakin parah.
Kehancuran yang begitu parah membutuhkan perhatian, kemauan, anggaran yang cukup besar untuk membangun kembali puing-puing hancur didera konflik dan tsunami. Sungguh tidak mungkin untuk membangun kembali pendidikan Aceh akibat bencana konflik dan tsunami tersebut. Karena kehancuran pendidikan Aceh sangat lah parah. Banyak yang berapandangan saat itu, Pemerintah Indonesia tak akan bisa memulihkan kembali kondisi pendidikan yang amat buruk itu.
Namun, bencana tsunami, sebagai jalan ujian Allah kepada masyarakat Aceh yang lama hidup di tengah konflik bersenjata yang juga banyak mengorbankan guru dan segala satana dan prasarana pendidikan, membuka mata dunia, kesepakatan damai antara kubu yang bertikai disepakati lewat MoU Helsinki, yang ditandatangani di Vanta, Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Terbukanya mata dunia, membuat segala bentuk bantuan kemanusiaan deras mengalir ke Aceh, hingga bisa kembali melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, termasuk membangkun kembali sektor pendidikan yang luluh lantak dihantam konflik dan bencana tsunami itu. Banyak lembaga dana, NGO lokal, nasional dan internasional yang berpartisipasi membangun kembali pendidikan Aceh. Salah satunya adalah munculnya program SEDIA. Bahkan bisa disebut bahwa TKPPA itu mungkin dibidani dan bahkan dibiayai oleh program SEDIA tersebut, bila kita membaca profil TKPPA tersebut secara jeli.
Selanjutnya, dari profile tersebut, kita telusuri background dibentuknya team ini adalah untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam Pembangunan pendidikan sesuai dengan kekhususan karakteristik dan budaya masyarakat Aceh yang Islami. Tentu ini sebuah misi yang sangat mulia dalam membangun masa depan generasi Aceh yang telah banyak belur didera oleh konflik politik yang penuh kekerasan, serta bencana gempa dan tsunami yang begitu dahsyat. Jadi, eksistensi TKPPA sangat lah penting. Dikatakan penting, karena dasar dibentuknya TKPPA ini adalah untuk mengintegrasikan program pendidikan yang berbasis pada rencana strategis pendidikan Aceh, sehingga perlu merangkum semua rencana lintas sektor, ke dalam suatu rencana konseptual, pembangunan pendidikan yang komprehensif. Kedua, untuk efektifitas implementasti rencana strategis tersebut, perlu mensinergikan semua strategi dan kebijakan Pembangunan pendidikan Aceh. Ke tiga, untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran bidang pendidikan yang terintegrasi dari berbagai sumber, termasuk pemanfaatan alokasi dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Ke empat, perlu suatu forum komunikasi yang efektif untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam rangka pembangunan program pendidikan yang terkoordinasi dan terintegrasi. Jadi sebenarnya, jelas fungsinya, bukan?
Idealnya, TKPPA sebagai sebuah team yang di dalamnya bahkan ikut pula MPA, bisa menjalankan fungsi koordinasi untuk mengkoordinasi semua rencana pembangunan pendidikan, serta jalannya proses pendidikan yang diselenggarakan oleh beberapa Dinas atau badan di Aceh, termasuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Tidak hanya sampai di situ, bila Aceh mempunyai grand design pendidikan, maka Team ini harus menyesuaikan fungsi dan perannya mengkoordinasi jalannya atau terselenggaranya grand design tersebut, namun pertanyaan kita, apakah Aceh memiliki grand design pendidikan? Bukan hanya itu, sebagai sebuah team yang memiliki legalitas dan otoritas dalam membangun konsep pendidikan Aceh, juga pasti menyusun laporan pendidikan Aceh Setiap tahunnya. Masyarakat tentu ingin tahu, seperti Apa laporan pendidikan Aceh Setiap tahun tersebut.
Agaknya,Koordinasi yang dimaksudkan tersebut hingga kini belum berjalan. Bila Koordinasi tidak berjalan, bagaimana laporan pendidikan bisa terwujud? Selayaknya pula kita bertanya, untuk apa dilakukan rapat saja, seperti yang diberitakan di media adalah masih pada kegiatan-kegiatan yang tidak pada level koordinasi sebagaimana disebutkan di atas. Bila kita simak dari berita di media, berita Serambinews.com edisi 14 Juni 2023, dengan judul TKPPA bahas Evaluasi Pergub Pendidikan Aceh, Kurikulum Mulok hingga Standar Berasrama”.
Akhirnya, melihat realitas TKPPA saat ini dengan kegiatannya, bagaimana kita bisa menyebutkan bila team ini benar-benar bekerja mengkoordinasi dan mengawal apakah impian lembaga-lembaga pendidikan di Aceh berjalan menuju mimpi besar pembangunan Aceh, atau tidak, apabila grand design pendidikan Aceh yang meliputi pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, serta secara sektoral pengelola pendidikan mulai dari Pemerintah Kabupaten /kota, Provinsi, Badan Dayah, Diisdik, Indsutri dan lain-lain yang kini tampak berjalan sendiri-sendiri mengejar mimpi masing-masing, bukan mimpi besar pembangunan pendidikan Aceh.
Jadi wajar kalau kita bertanya, mengapa setelah sekian lama TKPPA ini dibentuk, kita tidak melihat ada realisasi dari semua Tupoksi yang diemban di bahu mereka? Apakah team ini masih ada, atau atau hilang sejalan dengan habisnya program SEDIA?
Kita sangat berharap agar team ini bisa difungsikan secara maksimal saat ini. Apalagi bila kita amati proses pembangunan pendidikan Aceh saat ini semakin tidak menentu. Semakin terjadi proses pembiaran, berjalan apa adanya, atau apa yang ada dijalankan, karena tidak ada lembaga atau team yang melakukan koordinasi dalam proses pembagunan Aceh yang sedang masih berjalan menurut selera masing-masing itu. Dari kondisi saat ini Pemerintah Aceh semakin tidak serius membangun pendidikan Aceh. Selayaknya diluruskan kembali niat membangun masa depan generasi bangsa ini dengan jujur dan tulus. Bukan membangun pendidikan karena mengikuti arus kepentingan politik, yang pada dasarnya membangun pendidikan yang cerdas, berkualitas dan bermartabat, tetapi sebaliknya terjadi proses pembodohan, karena pendidikan Aceh salah urus. Semoga kita bisa merenungkan bersama membuka mata hati untuk perbaikan nasib anak negeri.
Penulis adalah Pengamat Pendidikan, pegiat literasi dan Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Aceh