BANDA ACEH (Waspada): Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh menggelar Rapar Kerja Daerah (Rakerda) terkait program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, berlangsung di Hermes Hotel Banda Aceh, Selasa (02/04/24).
Rakerda dengan tema”Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045″, itu diikuti 889 peserta Se-Aceh dengan berbagai unsur.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim dalam sambutannya, mengatakan, tugas dan fungsinya, BKKBN menyusun program dan kegiatan dibidang Pembangunan keluarga, seperti peningkatan ketahanan keluarga , balita dan anak, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Di bidang kependudukan antara lain, melaksanakan kerjasama pendidikan kependudukan, pemanduan kebijakan pengendalian penduduk, perencanaan pengendalian penduduk serta analisis dampak kependudukan.
Sementara dibidang keluarga berencana meliputi program dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang merata diseluruh wilayah dan fasilitasi Kesehatan, penggerakan pelayanan keluarga berencana di wilayah kumuh, miskin dan rentan serta kegiatan dalam rangka meningkatkan Kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur.
Kata Safrina, berdasarkan data dan capaian sasaran indikator program pada tahun anggaran 2023 tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja serta merumuskan strategi dan kebijakan pada tahun 2024 di Provinsi Aceh melalui kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Program Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2024 Tingkat Provinsi Aceh.
Dikatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder lintas sektor dalam upaya optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan Kualitas SDM di Provinsi Aceh malalui Pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Sedangkan tujuan khusus kegiatan ini adalah, meningkatkan komitmen pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota serta para mitra kerja terkait dalam mendukung program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting,
menyelaraskan arah kebijakan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Provinsi Aceh;
Selain itu, sebut Safrina, merumuskan rencana kerja / rencana aksi kegiatan prioritas pencapaian sasaran program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Aceh.
BKKBN Wujudkan ZI WBK
Pada kesempatan itu, dihadapan ratusan peserta Kaper BKKBN Aceh Safrina Salim juga menyampaikan Perkembangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) di Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.
Kata dia, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh telah dilaksanakan melalui reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh telah berupaya melakukan perubahan dalam enam area perubahan dengan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik dalam berbagai sektor.
Pemahaman akan pentingnya Pembangunan Zona Intergitas merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu dilakukan sosialisasi di berbagai media dalam rangka memberikan pemahaman akan pentingnya Penguatan Sistem Integritas dalam setiap lini untuk membangun organisasi yang lebih baik.
Sehingga, ketika Zona Integritas merupakan hal penting dalam sebuah organisasi maka implementasi nilai-nilai ZI maupun Core Value ASN berakhlak dalam pribadi seluruh ASN adalah yang terpenting.
Untuk itu, seluruh ASN Perwakilan BKKBN Aceh berkomitmen melalui penandatangan komitmen bersama terkait Penguatan Sistem Integritas dalam rangka mewujudkan ZI WBK oleh seluruh ASN Perwakilan BKKBN Aceh.
Selain itu, pelaksanaan ZI WBK juga dilakukan oleh enam area perubahan dengan pengimplementasian antara lain, Komitmen Pimpinan/KPA dan seluruh ASN untuk melaksanakan ZI Menuju WBK
Adanya inovasi-inovasi baru guna memaksimalkan pelayanan di berbagai lini.
Penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dibangun oleh Perwakilan BKKBN Aceh dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan melalui manajemen risiko.
Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Pelapor Peningkatan disiplin dan kinerja ASN Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh melalui penerapan Reward dan Punishment Komitmen bersama dalam upaya Penguatan Sistem Integritas terkait pengendalian Gratifikasi melalui UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi).
Melaksanakan survei IPAK dan IPKP untuk melihat Indeks terkait korupsi dan kualitas pelayanan. Perwakilan BKKBN Aceh juga telah terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-LAPOR adalah Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR.
Pembangunan ZI WBK juga disertai dengan telah diterimanya sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari lembaga sertifikasi. Hal tersebut merupakan capaian organisasi serta komitmen dari pimpinan serta dukungan seluruh ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.
Pencapaian ini bukan hanya sekedar perolehan sertifikat semata, namun implementasi tersebut harus berjalan dan mengarah kepada budaya organisasi.
Selain itu penyebaran informasi secara masif telah meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melaporkan pada saluran Pengaduan Online Masyarakat (SPONS) pada No Layanan 0853 6120 9387.
“Korupsi No ! Integritas Yes” pungkas Safrina Salim yang mendapat tepukan dari peserta Rakerda.
.(b02)
