JAKARTA (Waspada): Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mengupayakan solusi bagi persoalan guru swasta yang banyak berpindah ke sekolah negeri. Seperti diketahui, ada sedikitnya 40 ribu guru sekolah swasta yang berhasil lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Dari jumlah itu, banyak yang akhirnya berpindah mengajar di sekolah negeri mengikuti aturan yang ada. Alhasil, banyak pengelola sekolah swasta yang mengeluhkan fenomena ini.
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbudristek, Nunuk Suryani mengakui, permasalahan itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hal itu sekaligus menjadi evaluasi bagi seleksi PPPK tahap ketiga yang rencananya digelar kembali tahun ini.
“Ini menjadi perhatian khusus bagi kami juga. Karena bukan cuma yayasan yang ditinggalkan gurunya. Guru negeri yang direbut posisinya (oleh guru PPPK) juga masalah,” kata Nunuk dalam dialog bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) pada Selasa (8/2).
Saat ini Kemdikbudristek telah menggelar pertemuan dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan mendengar banyak masukan. Diantaranya, menyertakan izin atau rekomendasi dari ketua yayasan bagi guru sekolah swasta, sebelum mendaftar seleksi PPPK.
Disamping itu, terlontar juga keinginan BMPS melakukan judicial review terkait UU ASN. Karena guru yang lulus PPPK adalah ASN yang memang harus mengikuti ketentuan mengajar di lembaga pemerintahan yakni sekolah negeri, sesuai UU. Di sisi lain, yang diajarpun sama-sama anak bangsa, baik sekolah di negeri maupun swasta.
“Jadi persoalan ini memang perlu dicari jalan keluarnya,” ungkap Nunuk.
Terkait seleksi PPPK 2022, Nunuk menyebut quota yang ada mencapai 758 ribu. Harapannya, semua guru honor terakomodir dalam jumlah itu.
“Kita semua berharap para guru honor lulus seleksi PPPK tahun ini,” pungkas Nunuk. (J02)
