MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga (foto), meminta PT Perkebunan Sumut (PSU) untuk berkonsultasi dengan legislatif untuk mencari solusi atas carut-marutnya manejemen keuangan perusahaan milik Pemprovsu itu.
“Sebaiknya PT PSU menyurati Pempropvsu atau DPRD Sumut khususnya Komisi C yang membidangi keuangan, juga untuk menyelamatkan PT PSU dari kebangkrutan,” kata Zeira kepada Waspada, di Medan, Senin (18/3).
Anggota dewan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 6 Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan itu, merespon berulangnya aksi protes di kantor Gubernur Sumut, menuntut pembayaran gaji yang tertunda selama 2 bulan.
Dalam aksinya, mereka meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin, mencarikan solusi atas masalah ini, karena banyak dari mereka mengaku terlilit utang dan anak-anak mereka terancam tidak makan serta terpaksa putus sekolah.
Menyikapi hal itu, Zeira mengaku prihatin karena persoalan keuangan ini sudah berlangsung lama, diduga akibat tidak transparannya PT PSU dalam mengelola finansial, terhadap ribuan hektar kebun milik perusahaan itu.
“PT PSU terkesan selama ini menutup diri untuk konsultasi dengan Komisi C DPRD Sumut, ini saya rasa yang jadi kendala,” kata Zeira.
Dengan konsultasi itu, Zeira berharap ada langkah penyelamatan PT PSU, termasuk tidak dibayarnya gaji para karyawan pada November-Desember 2023.
Selain itu, Zeira juga berpendapat perlu dilakukan investigasi khusus terkait manajemen PT PSU yang dianggap bobrok, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji karyawan.
“Saya kira perlu investigasi khusus terkait bobroknya manejemn PT PSu sehingga membuat gaji karyawan tertunda,” ujarnya.
Namun, Pemprov Sumut dan Plh Dirut PT PSU, Syamsuddin Lubis, mengelak dengan dalih bahwa perusahaan terdampak dari korupsi di masa lalu, sehingga memiliki utang sebesar Rp 200 miliar di bank. Perusahaan kini berjuang untuk membayar cicilan utang sebesar Rp 1,3 miliar setiap bulan.
Ini menyiratkan kesan bahwa mulai dari Penjabat Gubernur Hassanudin, Kepala Biro Perekonomian, Poppy Hutagalung, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Juliadi Zurdani Harahap, hingga manajemen PT PSU yang kini dikomandoi Asisten Administrasi Umum, Lies Handayani sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, tak sedikit pun mampu memberikan solusi bagi ‘perut-perut’ yang lapar di PT. PSU.
Menanggapi hal ini, Zeira Salim Ritonga menegaskan, Pemprov Sumut sebagai pemegang saham harus bertanggung jawab untuk mengambil langkah penyelamatan.
“Tidak ada alasan bagi perusahaan ini untuk mengalami kerugian, terutama karena harga sawit masih stabil,” imbuhnya.
Zeira juga menyayangkan, hingga saat ini direksi PT PSU tidak pernah berkomunikasi dengan DPRD Sumut terkait kondisi perusahaan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kolaborasi antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini.
“Dengan kondisi yang terus memburuk, harapannya adalah agar langkah-langkah konkret segera diambil untuk mengatasi masalah di PT PSU dan memastikan bahwa hak-hak karyawan dilindungi dengan baik,” pungkasnya. (cpb)