JAKARTA(Waspada): Menyambut peringatan Hari Ibu ke-95, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Pekan Pelayanan KB dalam pencanangan Program Gerai Yansus (Gerakan Peningkatan Pelayanan KB di Wilayah Khusus) dan KB Perusahaan. Kegiatan yang berlangsung 21 November hingga 3 Desember 2023 itu menjaring 1.256.052 akseptor.
Mengangkat tema ‘Dengan Ber-KB, Ibu Sehat, Keluarga Bebas Stunting, Indonesia Sejahtera’, BKKBN menargetkan sasaran akseptor PUS dengan jenis pelayanan KB ulangan, KB Ganti Cara, KB Pasca Persalinan, serta KB baru.
Per tanggal 26 November 2023 pukul 15.00 WIB progress Pekan Pelayanan KB Serentak sudah berhasil mencapai 362.378 akseptor. Jumlah ini setara 28,85 persen dari total target nasional.
Kemudian dilihat dari jenis pelayanan KB per metode yaitu 30,13 persen MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), dan 52,55 persen KB Pasca Persalinan. Apabila dirinci, capaian KB suntik 189.141 akseptor, pil 112.213 akseptor, implan 29.173 akseptor, IUD 10.428 akseptor, MOP 107 akseptor, MOW 1.906 akseptor.
“Jumlah tersebut akan terus meningkat sampai satu minggu ke depan selama pekan pelayanan kb masih dilangsungkan,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, pada acara puncak yang diselenggarakan secara hybrid di Auditorium BKKBN serta luring melalui Youtube BKKBN Official, Senin (27/11/2023).
Hasto menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap mitra kerja, atas dukungan tersebut dapat memberikan daya ungkit yang besar terhadap pelayanan KB, untuk meningkatkan kualitas SDM.
“BKKBN bertugas untuk mengubah mindset masyarakat dari banyak anak banyak rezeki menjadi dua anak cukup, tentu luar biasa,”imbuh Hasto.
“Cita-cita dua anak cukup ternyata sudah sampai pada angka 2,18 menurut BPS 2020, sedangkan menurut BKKBN 2,14. Sedangkan target pada 2024 rata-rata perempuan melahirkan 2,1 agar penduduk tumbuh seimbang. Artinya kita sudah sampai pada target bahkan sebelum tahun 2024,” ujar Hasto.
Dirinya tidak menampik adanya kekhawatiran apabila Indonesia mengalami zero growth bahkan minus growth.
“Maka cita-cita Indonesia Emas 2045, empat besar ekonomi dunia ciri-cirinya penduduknya banyak. Inilah yang harus kita pikirkan ulang, bukan berarti yang ber-KB semuanya dicopot ya,” ujar Hasto berkelakar yang disambut tawa seluruh audiens.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan harus fokus pada pembangunan kualitas SDM, untuk mengukurnya menggunakan Human Capital Index. “Itulah korelasi yang kuat antara stunting dan kualitas SDM. Negara-negara kita mayoritas akan mengalami akselerasi ekonomi pada saat bonus demografi, pada saat dependency ratio rendah,” kata Hasto.
Dijelaskannya, dalam hubungan antara KB dengan kualitas SDM adalah pregnancy interval. “Semakin dekat jarak antar kelahiran, maka semakin stunting. Juga semakin dekat jarak antara hamil dan melahirkan, ibunya akan semakin anemia. Jarak yang ideal adalah 36 bulan, inilah peran kontrasepsi,” tambahnya.
Direktur Bina Akses Pelayanan KB dr. Zamhir Setiawan, M.Epid menyebutkan bahwa pencatatan dan pelaporan pekan pelayanan KB ini dilakukan secara sistematis melalui Sistem Informasi Keluarga (Siga). Akan dibuka hingga tanggal 8 Desember 2023 pukul 23.59 WIB.
Sebagai pilot project program Gerai Yansus tingkat nasional telah ditetapkan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Gerai Yansus merupakan upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi antara BKKBN dengan mitra kerja, memperluas jangkauan, pendekatan akses, dan pemerataan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) terutama di wilayah khusus,” kata dr. Zamhir.
Wilayah khusus meliputi wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (Galcitas), kepulauan, kawasan transmigrasi, wilayah miskin perkotaan, serta sasaran khusus yaitu peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB.
Zamhir menjelaskan program KB perusahaan, yang merupakan upaya pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan.
“Program ini merupakan kerjasama dengan APINDO, sebagai upaya untuk mendukung penurunan stunting,” ungkapnya.
Melalui peningkatan peran fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB termasuk di perusahaan sebagai mitra potensial, diharapkan dapat mengintegrasikan kegiatannya bersama BKKBN.
Masih dalam acara yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara BKKBN dengan Kemendesa PDTT.
Turut hadir dalam acara puncak yaitu Para Pejabat Kementerian Desa PDTT, Para Pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Pejabat Kementerian PPPA, Perwakilan Ster Panglima TNI, Kapuskes TNI AD, Ketua PP IBI, BAZNAS, APINDO, dan Dispotmar TNI AL. (J02)
