JAKARTA (Waspada): Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) menjadi pembicara utama The International Conference on Family Planning atau Konferensi Internasional tentang Keluarga Berencana (ICFP 2022) yang diselenggarakan di Pattaya, Thailand 14-17 November.
Deputi bidang Pelatihan, Penelitan, dan Pengembangan BKKBN Prof. Drh. Muhammad R. Damanik, M.Repsch, Ph.D, dalam keterangannya mengatakan, ada ratusan negara yang ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Delegasi Indonesia dipimpin langsung Kepala BKKBN, didamping Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN, dr. Eni Gustina, MPH juga Damanik.
“Indonesia memanfaatkan forum ini untuk mengukur sejauh mana prestasi atau capaian pelaksanaan program Keluarga Berencana dan kita nanti akan bandingkan dengan negara-negara anggota ICFP. Indonesia diminta juga untuk menyampaikan keynote karena prestasinya yang baik apalagi Indonesia baru memperoleh UNP Award tahun 2022,” kata Damanik.
Indonesia dikenal mempunyai reputasi yang baik oleh negara-negara dunia dalam program Keluarga Berencana. Indonesia sendiri, kata Prof Damanik, selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ICFP yang pertama kali digagas pada 2009 lalu.
Oleh karena itu banyak negara yang ingin belajar dengan Indonesia tentang membuat strategi keluarga berencana dan kependudukan di acara dua tahunan tersebut.
“Delegasi Indonesia memberikan paparan dalam sesi-sesi penyelenggaraan ICFP. Kita bisa mengukur bagaimana keberhasilan program kita dan juga kita bisa melihat bagaimana negara-negara lain dalam pelaksanaan family planning_ khususnya kalau dikaitkan dengan situasi pandemik,” ucapnya.
Acara yang mengusung tema Family Planning and Universal Health Coverage: Innovate, Collaborate, Accelerate atau jaminan kesehatan pada pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ini akan menjadi pelajaran berharga bagi setiap negara peserta termasuk Indonesia.
Indonesia sendiri, sambung Prof Damanik, tidak lepas dari permasalahan jaminan kesehatan terutama pada layanan keluarga berencana. Kendati demikian ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang telah dicover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yakni pemasangan alat kontrasepsi Implan.
“Bagaimana negara-negara anggota memberikan pelayanan berdasarkan jaminan kesehatan kita akan belajar. Indonesia kan kaya pasang Implan bisa dicover oleh BPJS, apakah negara-negara lain juga melakukan hal yang sama atau ada terobosan-terobosan, inovasi-inovasi terkait dengan masuknya pelayanan keluarga berencana dalam jaminan pelayanan kesehatan, kita akan belajar bersama-sama dan saling mendengarkan juga memberikan masukan,” ungkapnya.
Prof Damanik berharap dengan terselenggaranya acara ini dapat lebih menyempurnakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dibangun oleh BKKBN terutama dalam hal jaminan kesehatan pada pelaksanaan pelayanan keluarga berencana.
“Nah nanti kita pengen liat paparan kita dikomentari, diberikan masukan dan sebaliknya juga kalau ada paparan dari negara lain ya kita akan belajar dari mereka,” ujarnya.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.(J02)
