JAKARTA (Waspada): Perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat menjadi salah satu kunci pencegahan stunting. Salah satu perubahan itu di antaranya pemahaman soal asupan gizi yang baik. Misalnya, terkait pemahaman bahwa ikan jauh lebih baik dari pada sayur untuk mencegah potensi tubuh kerdil. Karena ikan memiliki protein Omega 3.
“Ikan mengandung asam lemak tak jenuh (omega, yodium, selenium, fluorida, zat besi, magnesium, zink, taurin, serta coenzyme Q10). Selain itu, kandungan Omega 3 pada ikan jauh lebih tinggi dibanding sumber protein hewani lainnya,” ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat memberikan paparan di depan peserta Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Selasa (20/6/2013),
Dr. Hasto juga menjelaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting menjadi tanggungjawab multi pihak. Hal itu berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Juga Peraturan Kepala BKKBN tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti).
RAN Pasti merupakan peraturan turunan atau pedoman turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.
RAN Pasti, ujar dr. Hasto, merupakan upaya pemerintah pusat mengonsolidasikan atau mengonvergensikan kegiatan-kegiatan, program dan anggaran, yang di dalamnya terdapat pemerintah daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan serta sektor swasta.
“Jadi, program pencegahan stunting tidak harus berpangku tangan kepada pemerintah saja,” tandas dr. Hasto dengan menambahkan bahwa Perpres 72/2021 mengamanatkan delapan aksi konvergensi. Di dalamnya terdapat tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat. “Tanggung jawab itu melalui peran intervensi baik intervensi secara spesifik maupun sensitif,” ujar Hasto.
Berdasarkan Perpres 72/2021, intervensi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi sensitif merupakan intervensi pendukung untuk percepatan penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
Hasto menilai keberadaan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sangat strategis dalam upaya pemerintah dan banyak pihak melakukan gerakan percepatan penurunan stunting.
“BAAS merupakan bagian dari institusi masyarakat yang perlu ambil andil menurunkan kasus gizi buruk atau tubuh kerdil (stunting) di tengah masyarakat,” kata Hasto.
Hasto mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan peran BAAS guna menekan potensi risiko keluarga berisiko stunting.
“Mari, gaungkan gerakan dua telur sehari guna mencegah potensi tubuh kerdil akibat kekurangan gizi kronis,” jelas Hasto.
Lebih spesifik, Hasto menilai kekayaan alam yang dimiliki Kota Pagar Alam begitu berlimpah. Terutama sayur mayur.
“Ini menjadi modal utama pemerintah dalam pencegahan stunting,” tutur Hasto.
Selain ditandai penanaman pohon pada acara tersebut, APEKSI juga menggelar pelayanan KB gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Pagar Alam. Sekaligus juga diadakan kegiatan pembekalan tenaga lini lapangan atau penyuluh KB, berlokasi di halaman SDN Model Pagar Alam.
“Aksi pelayanan ini merupakan wujud hadirnya negara di tengah masyarakat, untuk mencapai keluarga yang sehat, mandiri dan sejahtera,” ungkap Hasto.
Sebelumnya, dr. Hasto menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (Rakor PPS) Tahun 2023 di Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu.
Dalam rakor yang dihadiri pejabat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Hasto menilai sangat penting meningkatkan komitmen lintas sektor sebagai wujud implementasi aksi konvergensi penurunan stunting.
Rapat koordinasi tersebut selain membahas permasalahan stunting yang tersisa waktu 18 bulan lagi menjelang tahun 2024, juga sarat membahas Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) khususnya di Bengkulu Selatan.
“Bangga Kencana terdapat di dalamnya program prioritas nasional yaitu percepatan penurunan stunting. Kondisi program tersebut di Bumi Sekundang Setungguan ini masih terbilang rendah,” jelas Wakil Gubernur Bengkulu.
Hadir pada rakor tersebut Wakil Gubernur Bengkulu Dr. (E) H. Rosjonsyah selalu Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bengkulu. Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan hingga TPPS tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Pertemuan ini berlangsung di Pendopo Bupati Gusnan Mulyadi.(J02)
